Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Bermotor ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 531 );
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 19 Tahun 2000 tentang pengujian kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2000 Nomor 28 seri C.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas perubahan peraturan daerah kabupaten cirebon nomor 19 tahun 2000 tentang pengujian kendaraan bermotor.
Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dilakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi:
- Persyaratan administrasi;
- Persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
- Persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor
Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor. Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi:
- Susunan;
- Perlengkapan;
- Ukuran;
- Rumah-Rumah;
- Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
Pengujian persyaratan laik jalan dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan. Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan paling sedikit meliputi uji:
- emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor Listrik baterai;
- tingkat kebisingan suara klakson dan Zatau knalpot;
- kemampuan rem utama;
- kemampuan rem parkir;
- kincup roda depan;
- kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- akurasi alat penunjuk kecepatan;
- kedalaman alur ban; dan
- daya tembus cahaya pada kaca.
- Uji berkala pertama:
Untuk melakukan Uji Berkala pertama, pemohon mengajukan permohonan dan mengisi formulir yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
- Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
- Mengisi formulir permohonan;
- Membawa salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- Membawa salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk kendaraan bermotor wajib uji berkala;
- Membawa bukti lulus uji pendaftaran uji berkala;
- Jika pemohon pendaftaran kendaraan wajib uji pertama berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tandatangan pemohon di atas materai.
- Uji Berkala Perpanjangan
Untuk melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
- Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
- Mengisi formulir permohonan;
- Membawa salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- Membawa salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk kendaraan bermotor wajib uji berkala;
- Membawa bukti lulus uji berkala yang habis masa berlakunya;
Jika pemohon pendaftaran kendaraan wajib uji berkala perpanjangan masa berlaku berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tandatangan pemohon di atas materai.
Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan sebuah prosedur kajian atau studi untuk mengetahui dampak atas suatu kegiatan atau aktivitas usaha tertentu terhadap lalu lintas di sekitarnya. Hasil dari kajian ini nantinya diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk dokumen dan dievaluasi secara menyeluruh. Jika dalam kajian tersebut dampaknya relatif minim dan tidak merugikan kepentingan umum, maka proses pembangunan bisa dilanjutkan. Sebaliknya, jika diketahui proses pembangunan memiliki dampak yang relatif besar dan merugikan kepentingan umum, maka perlu diadakan sebuah evaluasi kembali dari pihak pengembang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Managemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Yanuar Haris | 085220099944
Penataan lalu lintas :
- Surat permohonan | Unduh File
- Fotocopy KTP
- Fotocopy Surat Pernyataan OSS/PKKPR/IPR
- Surat Izin Tetangga
- Fotocopy Surat Tanah
- Gambar Site Plan
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- OSS/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha)
- Surat Kuasa
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah Lampu Penerangan jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas,
Alat Penerangan Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan yaitu :
1. Bangunan Kontruksi
2. Catu Daya
3. Luminer
Penyelenggaraan Kewenangan Alat Penerangan Jalan Umum dilaksanakan oleh :
1. Menteri, untuk Jalan Nasional
2. Gubernur, untuk jalan Provinsi
3. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa, dan Walikota, untuk Jalan Kota.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan Umum Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Pemberian Izin atau Rekomendasi Pemasangan PJU dan penerangan jalan lainnya yang dipasang secara swadaya; terlampir
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU); terlampir
081223337076